Pengantar; Mengenal Papua Barat


Kenalan dengan Papua Barat; Jajahan Wilayah Indonesia

Papua Barat (West Papua), mendengar dua suku kata tersebut maka yang terlintas dipikiran umum adalah pulau besar yang berada di wilayah timur Negara Indonesia, dengan penduduk lokal yang berbeda secara fisik dari masyarakat Indonesia dibagian Barat dan Tengah. Selain itu, yang umum diketahui dari jajahan Indonesia yang satu ini adalah tempat bagi habitat hewan-hewan langka, seperti burung Cendrawasih, Kasuari, Kanguru-Pohon dsb. Bagi generasi milenial yang memiliki hobi jalan-jalan, pasti tidak asing dengan nama-nama tempat seperti Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Teluk Cendrawasih dsb. walaupun pada kenyataanya diantara kalian juga ada dan bahkan banyak yang belum pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut.

Doktrin umum yang berkembang (khususnya di pulau Jawa) sejak di bangku Sekolah Dasar adalah bahwa masyarakat Papua (penduduk lokal) berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mau diakui atau tidak, hal semacam ini terjadi secara tidak disengaja (yang di dalamnya memiliki konotasi negatif –menjurus ke Rasisme). Misalkan saja, jika kalian mempunyai teman yang berkulit hitam, ditambah lagi dengan rambut keriting, maka kalian akan mengejeknya sebagai “Orang Timur” (Papua) dengan konotasi “buruk” (Terlepas dari makna “Orang Timur” di wilayah lain di luar Papua). Selain itu, setelah dewasa, doktrin tersebut akan terus direproduksi dari generasi ke generasi bahwa orang Papua itu “anarkis, tidak punya sopan-santun, pemabuk, kotor dsb”. Kenyataan doktrin semacam itulah yang terjadi puluhan tahun silam dan sampai sekarang ini.

Selanjutnya, jika kita melihat sejarah Papua yang diajarkan sejak sekolah dasar (SD), adalah sejarah perebutan Papua Barat dari cengkeraman Kerajaan Belanda. Di buku-buku pelajaran sekolah, diceritakan heroisme Tentara Nasional Indonesia dalam membebaskan Irian Barat (Papua) dari tangan penjajah, bahkan dengan jelas diceritakan tentang kebijakan dan langkah Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan Papua Barat. Namun ada satu hal yang harus kita ketahui, sejarah selalu ditulis oleh pemenangnya dalam rangka memuluskan segala kepentingan.

Jika kita melihat sejarah versi rakyat (bukan versi penguasa), dapat diketahui bahwa Papua Barat adalah wilayah jajahan Belanda sampai tahun 1961. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Desember 1961, setelah di lakukan pemungutan suara oleh Dewan New Guinea dan memiliki lagu kebangsaan serta bendera yang dikibarkan, Papua Barat (West Papua) adalah Kebangsaan yang merdeka secara konstitusional yang merupakan kemenangan bagi rakyat Papua Barat[!]. Sayangnya, belum genap 3 minggu bendera Papua Barat berkibar, tepatnya pada 19 Desember 1961 pimpinan Republik Indonesia, Soekarno mengumumkan Operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA), ia mengumumkannya di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala, dengan mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima. Tugas Komando ini adalah Merencanakan, Mempersiapkan, dan Menyelenggarakan “Operasi Militer” untuk Menggabungkan Papua Barat dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membuka jalur diplomasi dengan mendekati negara-negara seperti India, Australia, Jerman, Perancis, Pakistan, Thailand, Selandia Baru dan tentunya Britania Raya untuk tidak memberikan dukungan kepada Belanda jika akhirnya terjadi perang antara Indonesia dan Belanda. Dari sini saja kita bisa melihat ketidak-terlibatan bangsa Papua (memang tidak dan jangan sampai dilibatkan) dalam menentukan nasibnya sendiri. Selama pasca terbitnya Trikora, Indonesia terus melakukan konfrontasi disamping melakukan diplomasi-diplomasi dalam upaya mengambil alih kekuasaan atas Papua Barat. Akhir dari konfrontasi ini yaitu ikut terlibatnya Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan konflik tersebut selain karena kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pihak Soviet yang akan mengambil keuntungan dari konflik ini, juga karena ia melihat ada jalan lain bagi AS untuk memuluskan kepentingannya diwilayah Asia, termasuk Papua Barat dan Indonesia. Maka melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pihak Indonesia dan Belanda untuk kesekian kalinya dipertemukan dalam perundingan tentang status Papua Barat. Dari perundingan-perundingan yang melibatkan Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat serta tentu saja tanpa perlu keterlibatan Papua Barat sebagai calon negara jajahan Indonesia secara langsung inilah lahir dan ditanda tangani salah satu perjanjian yang menentukan nasib Papua Barat tanpa keterlibatan Papua Barat sendiri, yaitu Perjanjian New York (New York Agreement[pdf]) pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut berisi Pasal-pasal sebanyak XXIX. Pasal II sampai Pasal XIII berisi tentang pemindahan administrasi dan mekanismenya, sedangkan pada Pasal XIV sampai Pasal XXI berisi tentang pemberlakuan hukum dan peraturan Indonesia secara administratif di wilayah jajahannya tersebut Papua Barat serta mengatur tentang penentuan nasib sendiri (SELF-DETERMINATION) apakah akan ikut negara penjajah Indonesia atau memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia dalam artian menjadi bangsa yang merdeka. Masa penentuan nasib mereka sendiri disebutkan akan selesai dan berakhir sebelum tahun 1969 sebagaimana pasal XX.

Sementara itu dalam kurun waktu sebelum tahun 1969, Indonesia bukannya melaksanakan apa yang tertulis pada Perjanjian New York tersebut, sebagaimana Pasal XV tentang mengintensifkan pendidikan rakyat, memerangi buta huruf dan memajukan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi rakyat Papua Barat, Indonesia justru melakukan tindakan-tindakan yang syarat dengan kepentingan untuk menduduki Papua Barat. Artinya, Indonesia mengamankan wilayah-wilayah di Papua barat dan mengkondisikannya dalam upaya penumpasan gerakan-gerakan Rakyat Papua Barat yang menggalang kekuatan dan menyadarkan rakyat Papua Barat dalam rangka persiapan penentuan nasib mereka sendiri (Self-Determination). Tercatat selama kurun waktu tersebut, Indonesia banyak melakukan operasi-operasi militer dan tindakan yang menyalahi Perjanjian New York, perjanjian yang ditanda tangani tanpa campur tangan rakyat Papua Barat[!]. Bahkan sebelum tahun 1969, tepatnya pada 7 April 1967 setelah Soeharto berhasil menamcapkan tongkat kekuasaannya dan menetapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal, Freeport yang merupakan perusahaan asing milik Amerika Serikat menandatangani kontrak karya dengan pemerintahan Indonesia di bawah rezim Soeharto tersebut. Dengan ditanda tanganinya kontrak karya Freeport, maka Indonesia sukses menanamkan tumor yang akan menggerogoti dan menciptakan sejumlah permasalahan di negara jajahannya Papua Barat secara ILEGAL[!], disamping terus melancarkan operasi-operasi militer untuk menumpas kelompok-kelompok revolusioner di wilayah Papua Barat. Selanjutnya, dalam rangka memuluskan jalan agar pemerintah Indonesia dengan mantap menjejakan kedua kakinya di tanah jajahannya tersebut, sepanjang tahun 1969 menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang akan menentukan nasib rakyat Papua Barat kedepannya, Indonesia semakin gencar mengkondisikan wilayah-wilayah di Papua Barat. Tercatat pada Desember 1968, Indonesia melakukan operasi ofensif di Semenanjung Kepala Burung. Sementara itu pada 24 Maret 1969, 195 tahanan politik papua akhirnya dibebaskan atas permintaan Dr. Fernando Ortiz Sanz (utusan perwakilan PBB), kemudian pada Mei 1969, pasukan Indonesia melintasi perbatasan dan masuk ke Papua New Guinea dan menembaki sebuah camp pengungsi orang-orang Irian di Kwari.

Selanjutnya rencana "musyawarah" yang diajukan Indonesia sebagai mekanisme dalam PEPERA yang sempat di tolak oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jose Rols Bennet, akhirnya disetujui oleh PBB. Rencana musyawarah tersebut merupakan sistem, yang mana bukan merupakan mekanisme yang seharusnya, dengan sistem “Satu Orang, Satu Suara”. Kemudian tercatat pada awal-awal Juli 1969, para wakil-wakil yang akan ikut serta dalam tindakan pemilihan bebas dalam PEPERA nantinya, dilaporkan telah diisolasi (dikarantina) dari rakyat Papua oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu, kelompok besar tentara Indonesia ikut hadir tentunya untuk siap melenyapkan mereka yang memberikan suara menolak bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya pada Agustus 1969 pemerintah Indonesia melaksanakan PEPERA di West New Guinea (West Irian), kemudia Irian Jaya, pemilihan menyampaikan 8 dewan bersama 1.025 orang yang sudah diseleksi sebelumnya atas nama 809.327 orang Papua Barat, dilaksanakan tentunya dengan di bawah tekanan militer Indonesia. Seluruh pelaksanaan PEPERA Papua Barat berjalan di bawah moncong senjata tentara militer Indonesia dan berjalan sangat manipulatif dari pemerintah Indonesia. Pada 13–19 November, serangkaian sidang pleno dilakukan di Majlis Umum PBB untuk membicarakan suatu resolusi yang “mencatat” hasil-hasil Tindakan Pemilihan Bebas dan hal-hal yang telah dilakukan oleh PBB untuk melaksanakan peranannya dalam tindakan tersebut. Banyak negara yang pada dasarnya tidak sepakat dengan pelaksaan dan hasil PEPERA, akan tetapi kepentingan-kepentingan kaum pemodal-serakah (baca: borjuis nasionalis dan kapitalis) menjadi alasan rahasia atas hasil pemungutan suara yang dilakukan Majlis Umum PBB dengan hasil 84 Setuju dan 30 Abstain yang artinya tidak ada yang tidak setuju dengan Resolusi tentang Tindakan Pemilihan Bebas di Irian Barat. Bahkan, 2 penduduk asli Papua yang mencoba melarikan diri ke PBB untuk membuka dan menunjukan apa yang terjadi sebenarnya di tanah Papua, harus diasingkan oleh Australia ke Pulau Manus.

Akibat dari penjajahan Indonesia atas tanah Papua adalah, Papua menjadi penduduk termiskin Indonesia, meskipun mereka tinggal di daerah paling kaya sumber daya alamnya di dunia. Selain itu pembunuhan, intimidasi, penyiksaan, penculikan, pemerkosaan dan pembakaran kampung-kampung di Papua Barat adalah konsekuensinya sebagai wilayah jajahan Indonesia. Dengan dalil “Bhinneka Tunggal Ika” pemerintah Indonesia menancapkan cakar kotor garudanya ke bumi Papua seraya melemparkan mereka ke penjara bagi yang mencoba mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang-Kejora), atau mengusir mereka dari tanah nenek moyangnya untuk membuka lahan bisnis-bisnis perkebunan. Membumihanguskan hutan-hutan mereka dan mecemarinya dengan tumor raksasa di bawah PT Freeport.

Beruntunglah kalian rakyat Indonesia yang belum pernah mendengar berita-berita tersebut, karena para Wartawan dan Aktivis-Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dilarang memasuki Papua Barat, bahkan jurnalis harus melewati izin lebih dari 10 kementrian negara untuk bisa mendapatkan akses ke Papua Barat.***

Beruntunglah doktrin-doktrin tentang perbedaan orang Timur (Papua) dengan penduduk Indonesia di wilayah Barat dan Tengah, masih terus direproduksi, sehingga kalian tidak perlu merasa sakit hati jika ada manusia yang pada dasarnya sama seperti kalian, tetapi dijajah dan direbut kemerdekaanya secara individu dan golongan.

Dengan begitu, jalan satu-satunya bagi rakyat Papua Barat adalah pemberian Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination) dalam rangka jejak pendapat (referendum) terkait keputusan untuk menentukan masa depan Papua Barat. Referendum itu haruslah menjadi tuntutan bersama bagi rakyat Papua Barat dan rakyat lainnya yang menentang penjajahan dan kolonialisme yang merupakan akibat dari sistem Kapitalisme! Sehingga, dalam rangka upaya tersebut, solidaritas diantara seluruh elemen yang pada intinya ingin menghancurkan Kapitalisme harus dilakukan, yaitu dengan berdiri bersama di bawah satu panji untuk melawan dan memberikan penyadaran pada elemen lain yang berdiri di seberang jalan.



Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak Wa..wa..wa..wa..wa..wa..wa..wa..wa..wa!









[*]Sumber gambar: https://pjreview.aut.ac.nz/galleries/pacific-media-freedom-2011 (di akses pada 30 November 2018)
[pdf] http://files.alienasi.com/c0k/New%20York%20Agreement-volume-437-I-6311-English.pdf


Posting Komentar

0 Komentar