Kenapa Kita Harus Mendukung Rakyat Papua yang Menuntut Referendum?

Gambar: occupysydney.blogspot.com

BULAN LALU [Agustus-September 2019], serangkaian gerakan aksi demo[1] menyuarakan kebebasan bagi Papua (West Papua) terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tuntutan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pro-Demokrasi bersama rakyat West Papua bekisar mulai dari diakhirinya pelanggaran HAM, tindakan diskriminatif, kekerasan rasial hingga tuntutan referendum bagi West Papua. Hal tersebut dipicu karena tindakan rasisme dan diskriminatif yang terjadi terhadap Mahasiswa asal Papua di beberapa wilayah di Indonesia. Kurang-lebih begitu media-media mainstream memberitakan peristiwa tersebut. Akan tetapi, yang perlu diketahui adalah; bahwa tindakan tersebut tidaklah muncul begitu saja tanpa ada penyebabnya. Jika kita melihat serangkaian sejarah, tindakan rasis dan diskrimatif yang menimpa Mahasiswa asal Papua –dan bangsa West Papua –merupakan hal yang sudah lama dan umum terjadi di Indonesia[2]. Dari situlah, tulisan ini mencoba mengulas penyebab serangkaian peristiwa tersebut yang terus terjadi sampai sekarang sebagai upaya pendidikan-penyadaran.


1945 – 1961 – 1969

Membahas tentang West Papua berarti juga membahas tentang sejarah aneksasi West Papua oleh Pemerintah Indonesia secara objektif –yang saya maksud "objektif" adalah perspektif memihak "rakyat". Akan tetapi pada bagian ini, kita hanya akan melihat saling-keterkaitan antara peristiwa satu dengan lainnya.

Jika kita “melihat” sejarah, di dalam rapat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 yang membahas mengenai luas wilayah Indonesia, terjadi pembahasan yang menyinggung tentang West Papua[3], saling-silang pendapat sudah muncul di antara para tokoh pendiri Negara Indonesia. Akan tetapi secara jelas, kita tidak akan mendapati adanya “perwakilan” atau tokoh dari Papua secara “resmi” yang terlibat dalam pembasahan tersebut. Hal itu bukan tanpa alasan. Kondisi ekonomi-politik bangsa Papua, Indonesia serta dunia secara umum-lah yang mempengaruhinya, di samping terdapat banyak kenyataan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak banyak melibatkan bangsa Papua. Selanjutnya, meskipun Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1945 dan mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya, namun pemerintah Indonesia belumlah mendapatkan “akses” dengan mudah terhadap Papua. Kerajaan Belanda tetap tidak mengakui Papua sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut membuat Belanda dan Indonesia harus beberapa kali bertemu secara politik untuk membahas (memperebutkan) wilayah Papua. Namun hal tersebut hanya menemui “jalan buntu”.

Di sisi lain, ketika konflik perebutan Papua oleh Belanda dan Indonesia sedang terjadi, bangsa Papua sejatinya telah memiliki keinginan melalui elemen rakyat terdidiknya untuk mendirikan Negara sendiri. Keinginan tersebut sebenarnya sudah jauh ada sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya (1945). Hanya saja baru pada 19 Oktober 1961, rakyat Papua mengeluarkan manifestasi politik Komite Nasional kepada Belanda di Hollandia (sekarang: Kota Jayapura).


~ MANIFEST ~
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, penduduk tanah Papua bahagian Barat, terdiri dari berbagai golongan, suku dan agama, merasa terikat dan bersatu padu sebagai satu bangsa dan satu tanah air.

MENJATAKAN;
Kepada penduduk sebangsa dan setanah air bahwa;
[…]
Atas dasar-dasar ini kami bangsa Papua menuntut untuk mendapatkan tempat kami sendiri. Sama seperti bangsa-bangsa merdeka di antara bangsa-bangsa itu kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia.
[…]

Demikian potongan pernyataan dalam manifesto politik yang ditandatangani puluhan orang tersebut[4]. Akan tetapi sebelum itu, dasar nasionalisme bangsa Papua sudah terbangun. Sebut saja Izaäk Samuel Kijne salah satu tokoh dari Utrechtse Zendings Vereniging yang merupakan misionaris yang, memancangkan janji bagi bangsa Papua Barat. I.S. Kijne menjadi salah satu pijakan perkembangan nasionalisme bangsa Papua[5]. Dalam khotbahnya, ketika ia (Kijne) duduk di samping tumpukan batu di kaki bukit Aitumeri, Teluk Wondama, Papua Barat pada 26 Oktober 1925 mengatakan “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan makrifat untuk memimpin bangsa ini, akan tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”[6]. Pada titik inilah yang diketahui sebagai tahap yang mengawali periode pendidikan dan nasionalisme bangsa Papua.

Selanjutnya, pada 25 Februari 1961 terbentuk Dewan Nieuw Guinea (Nieuw Guinea Raad) yang sebenarnya telah direncanakan pembentukannya sejak tahun 1951 oleh Belanda. Pada 19 Oktober 1961, Gubernur New Guinea membentuk Komite Nasional yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Sehingga pada 1 Desember 1961, Rakyat Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaannya. Lagu religi ciptaan I.S. Kijne “Hai tanahku Papua” menjadi lagu kebangsaan[7], sementara Bintang Kejora (Bintang Fajar) menjadi bendera nasional dan Burung Mambruk (Burung Dara Mahkota) dipilih sebagai simbol negara. Lebih lanjut, sebagaimana sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia, sikap Belanda juga mengakui kemerdekaan West Papua darinya.

Sayangnya, setelah sempat terjadi perdebatan dengan Hatta dan mendapat peringatan akan “nafsu imperialisme” yang mungkin tumbuh di Indonesia. Tepat pada 19 Desember 1961 (18 hari setelah deklarasi kemerdekaan West Papua), Soekarno, Pemimpin Negara Indonesia mengumumkan Operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) di Alun-alun utara Yogyakarta. Ia membakar massa dengan berpidato dan memberikan komando penting berkaitan dengan Negara West Papua;

“Batalkan “negara Papua” itu! Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Gagalkan! Kibarkan bendera kita! Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat samasekali daripada cengkeraman imperialis Belanda.”[8]

Selanjutnya, Mayor Jendral Soeharto diangkat sebagai panglima Komando Mandala untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala di Papua.

Ilustrasi oleh Gun/Historia / gambar: tolipos.wordpress.com

Indonesia sejak awal tidak pernah mengakui kemerdekaan West Papua, bahkan justru melakukan operasi militer dan serangan terbuka (Open Attack) di West Papua. Awal sampai pertengahan tahun 1962 saja, tidak kurang sebanyak 10 kompi pasukan militer telah dikirim ke beberapa wilayah di West Papua. Tidak hanya itu, beberapa tahun sebelum 1962 dan setelahnya, Indonesia juga melakukan pendekatan politis ke beberapa negara (India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis) untuk tidak memberikan dukungan kepada Belanda jika sewaktu-waktu terjadi perang antara Indonesia dan Belanda. Sehingga, dari sinilah TRIKORA merupakan titik awal kolonialisme Indonesia atas West Papua.

Konfrontasi yang dilakukan Indonesia di tanah West Papua semakin mengkhawatirkan, dengan bantuan Uni Soviet, –yang saat itu dipimpin oleh Stalin–pemerintah Indonesia mendapatkan sumberdaya untuk melancarkan operasi militernya. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat (AS) merasa khawatir akan jatuhnya Indonesia dan Asia ke “pelukan” Blok Timur. Akhirnya, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), imperialis AS tersebut mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. AS memfasilitasi perundingan tersebut melalui PBB, sehingga pada 15 Agustus 1962 lahirlah “New York Agreement” (Perjanjian New York)[9]. Tidak hanya itu, 1 bulan setelahnya, tepatnya 30 November 1962 di Roma, Italia telah ditandatangani “Roma Agreement” (Perjanjian Roma)[10]. Dari kedua perjanjian tersebut, yang kedua-duanya membahas tentang masa depan West Papua dan kedua-duanya tidak melibatkan rakyat West Papua secara resmi, kolonialisme Indonesia atas Papua mulai menemui caranya yang “legal” di mata hukum imperialis.

Periode selanjutnya adalah periode di mana Indonesia “menata” West Papua berdasarkan Perjanjian New York yang berisi XXIX pasal tersebut. Akan tetapi, bukannya melaksakan Perjanjian tersebut, –sebagaimana dalam Pasal XI tentang “mengintensifkan pendidikan rakyat, memerangi buta huruf dan memajukan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi rakyat Papua Barat” –Indonesia justru melakukan aktivitas yang bertujuan untuk menduduki West Papua. Indonesia mulai melakukan pengamanan dan pengkondisian wilayah di West Papua dengan menumpas gerakan-gerakan rakyat yang menggalang kekuatan dan melakukan penyadaran terhadap bangsanya sendiri (bangsa West Papua). Hal tersebut semakin parah setelah terjadi peristiwa G30S pada tahun 1965, yang mana kekuatan kiri yang saat itu bersekutu dengan borjuis-nasionalis telah dihancurkan oleh kapitalis-imperialis dengan bantuan antek-anteknya serta kelompok reaksioner, dan Soeharto berhasil mengkudeta Soekarno yang, selanjutnya menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No. 1/1967) tentang Penanaman Modal Asing yang draftnya dirancang di Jenewa, Swiss dengan didikte oleh Rockefeller–merupakan UU pertama tentang investasi dari luar negeri. Melalui UU tersebut, Freeport yang merupakan perusahaan milik AS –yang dipaksa mematuhi kebijakan pemerintah Kuba[11] –menandatangani kontrak karya dengan Indonesia. Padahal, secara de jure serta berdasarkan Perjanjian New York, bangsa West Papua belumlah menentukan pilihannya (Self Determination) untuk menjadi negara merdeka atau ikut Indonesia. Sehingga melalui kontrak karya tersebut, yang berlandaskan Perjanjian Roma (Poin ke-5) maka Freeport berhasil keluar dari krisis yang dialami dan di sisi lain, Indonesia berhasil menanamkan “tumor” yang akan menggerogoti dan menciptakan sejumlah masalah di tanah West Papua secara ILEGAL.


Selanjutnya, selama periode sebelum tahun 1969 –tepatnya sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) –Indonesia semakin mengintensifkan aktivitasnya di West Papua. Pada Desember 1968, Indonesia melakukan operasi ofensif di Semenanjung Kepala Burung. Kemudian pada 24 Maret 1969, 195 tahanan politik Papua akhirnya dibebaskan atas permintaan Dr. Fernando Ortiz Sanz (Ortiz Sanz merupakan wakil PBB untuk Papua yang ditunjuk pada April 1968). Lebih lanjut pada Mei 1969, pasukan Indonesia melintasi perbatasan dan masuk ke Papua New Guinea dan menembaki sebuah kamp pengungsi orang-orang Papua di Kwari. Sepanjang periode menjelang PEPERA, bangsa West Papua hanya mengetahui Indonesia sebagai Penjajah yang jauh lebih brutal dari Belanda[12]. Bahkan, Indonesia kembali mengingkari Perjanjian ilegal tersebut (Perjanjian New York) dengan secara subjektif melalui Adam Malik pada Januari 1969 mengatakan bahwa sistem “One Man, One Vote” (Satu Orang, Satu Suara), sulit untuk dilaksanakan di Papua. Kemudian Indonesia mengusulkan sistem “musyawarah” dalam PEPERA yang selanjutnya keputusan tersebut didukung oleh Ortiz Sanz. Ketika PEPERA dilaksanakan (pada 17 Juli – 2 Agustus 1969) hasilnya pun tidak mengejutkan, dengan Dewan Musyawarah Pepera Wamena seluruhnya memilih menjadi bagian Indonesia, begitu juga Dewan Musyawarah Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Perlu diketahui bahwa PEPERA dilaksanakan dibawah tekanan militer Indonesia dan dipersiapkan dengan tidak adil. Tercatat, pada awal Juli 1969, para wakil-wakil yang akan ikut serta dalam Tindakan Pemilihan Bebas (Act Of Free Choice) –selanjutnya dikenal oleh rakyat Papua sebagai “Act of No Choice”, hal tersebut merupakan deskripsi akurat tentang apa yang terjadi dan seruan untuk gerakan kemerdekaan menuntut pemilihan bebas (referendum) untuk West Papua–dalam PEPERA, dilaporkan telah diisolasi (dikarantina) dari rakyat Papua oleh pemerintah Indonesia[13]. Namun PBB, dalam hal ini pihak yang memfasilitasi kolonialisme Indonesia atas Papua, tidak menanggapi laporan tersebut.

Selanjutnya, hasil PEPERA yang penuh manipulasi dan dilaksanakan di bawah moncong militer Indonesia tersebut, dibawa ke Majelis Umum PBB. Pada 13-19 November 1969 serangkaian sidang pleno dilakukan di Majelis Umum PBB untuk membicarakan suatu resolusi yang “mencatat” hasil-hasil Act of Free Choice dan hal-hal yang telah dilakukan PBB dalam perannya melaksanakan prosedur tindakan tersebut. Akhirnya, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara yang pada awalnya terdapat banyak negara yang menolak resolusi hasil Act of Free Choice, namun pada pemungutan suara ke sekian kalinya akhirnya diperoleh 84 suara setuju (tidak ada yang tidak setuju) dan 30 suara abstain untuk menyetujui resolusi tersebut[14].

Dari sinilah selanjutnya Indonesia secara de facto dan de jure–yang di dalamnya penuh dengan manipulasi –berhasil menjejakkan kedua kakinya di tanah West Papua.


Kolonialisme Indonesia atas West Papua

Hari ini, Papua adalah (masih) bagian wilayah dari Indonesia. Hari ini juga, kita mendengar dan membaca banyak berita tentang pembangunan yang sedang berlangsung di Papua. Jalan-jalan transportasi, gedung-gedung administrasi pemerintahan serta pusat destinasi wisata mulai tumbuh dari bumi West Papua. Akan tetapi, hari ini juga kita dapat membaca bahwa Papua adalah Provinsi dengan penduduk termiskin di Indonesia[15]. Sedangkan Papua merupakan Provinsi dengan sumber daya alam terkaya di Dunia![16] Kenapa hal tersebut dapat terjadi?

Gambar: behance.net

Dari sini, untuk dapat menjawab kenapa kondisi tersebut terjadi, kita perlu mengetahui tentang tahap tertinggi dari modus produksi kapitalisme, yakni imperialisme. Apakah imperialisme?

Secara sederhana, kita dapat memahami bahwa imperialisme merupakan suatu tahapan tertentu dalam perkembangan kapitalisme, yakni kapitalisme akut yang telah “membusuk” dengan persaingan bebas yang merupakan karakter utama dari kapitalisme, terus mendorong konsentrasi kapital dan produksi, menciptakan industri-industri raksasa dan, selanjutnya menggilas industri-industri kecil yang, mendorong perubahan kuantitas menjadi kualitas yang, selanjutnya membuat membuat kapital dan produksi terkonsentrasi pada beberapa kapitalis saja. Proses konsentrasi tersebut mendorong perubahan kuantitas menjadi kualitas, yakni pada terciptanya monopoli-monopoli, kartel yang bersatu dengan kapital bank –yang sendirinya juga mengalami konsentrasi kapital–dan menjadikan kapital finans sebagai tuan raja dari semua kapital[17]. Hari ini kita tidak sedang melihat persaingan bebas sebagaimana periode awal kapitalisme. Akan tetapi persaingan bebas yang di atasnya berdiri monopoli-monopoli dengan sifatnya yang antagonistik antara raksasa monopoli lainnya secara brutal dan tajam saling menikam, mencaplok melalui kebijakan dan penjajahan setiap sudut dari wilayah yang terbelakang sampai yang termaju sekalipun.


Discover ideas about World Historu / gambar: pinterest.com
Hari ini, imperialisme juga mengambil bentuknya dalam struktur neo-kolonialisme untuk dapat melakukan ekspansi kapital. Neo-kolonialisme merupakan “bentuk baru” dari kolonialisme, ia ahli dalam menyamar dan bersembunyi di balik jubah “pembangunan ekonomi”, ia dikawal oleh elit-elit politisi, dengan modus pembebasan tanah-tanah oleh perusahaan transnasional, dengan modus investasi internasional (kapital-finans merupakan ciri utama dari imperialisme) untuk menciptakan industri dan lapangan kerja dsj[18]. Sementara itu, Kolonialisme adalah suatu proses pemusnahan, asimilasi dan penundukan fisik secara eksplisit atas tanah orang/bangsa lain[19].

Di negara-negara berkembang, khususnya yang kondisi rakyatnya masih “tertinggal”. Kapitalisme-Imperialisme lebih mudah untuk “masuk” bahkan melalui struktur yang brutal sekalipun, yakni kolonialisme. Melalui struktur tersebut, jalur untuk melakukan ekspansi kapital dipersiapkan dan dilaksanakan di atas karpet merah yang digelar oleh borjuis beserta “keluarganya” di atas gelimpangan mayat manusia.

Sementara itu, kolonialisme dan neo-kolonialisme bisa sangat sulit untuk diidentifikasi dengan mata yang tidak terlatih dan tanpa analisis–sebagaimana sulitnya kalangan yang "baru" untuk membedakan antara imperialisme dengan perkembangan awal kapitalisme atau, dengan ekspansi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa jaman feodal. Karena kedua struktur tersebut –neo-kolonialisme dan kolonialisme–merupakan praktik dominasi ekonomi, politik, dan sosial atas orang/bangsa lain[20]. Namun, pada dasarnya, kedua hal tersebut sangat berbeda secara praktek.

Kolonialisme di Papua, “mencoba” menyamar melalui dalil pembangungan yang digembar-gemborkan oleh corong media mainstream dan pemerintahan borjuis. Namun, “penyamaran” tersebut gagal, karena kenyataan objektif menunjukan hal lain. Pembangunan yang dilakukan, tidak lebih hanyalah salah satu cara untuk menjalankan dan mempersiapkan lebih lanjut masuknya investasi kapital-finans dari kapitalis internasional. Kenyataan objektif pun menunjukan sebaliknya dari yang diberitakan, yang mana pembangunan tersebut justru dilakukan dan dijalankan dengan cara menyingkirkan orang-orang Papua dari tanah tempat tinggal dan kelahirannya. Mereka –orang-orang Papua –tidak hanya diintimidasi, tetapi juga direpresif –dipukul, ditendang dan dijambak–serta perempuannya diperkosa oleh militer Indonesia jika berani menentang pemerintah Indonesia atau mereka lamban melakukan perintah pemerintah Indonesia[21][22]. Kondisi tersebut terjadi menimpa rakyat Papua hampir setiap hari di Indonesia khususnya di Papua. Kita dapat dengan mudah menemui berita/informasi tentang tindakan brutal aparat yang terjadi di Papua atau menimpa orang Papua di berbagai wilayah di Indonesia.


“A painting done” oleh Andre (Seniman Swedia) / gambar: daunjationline.com
Apa yang dilakukan Indonesia, dalam hal ini militer, terhadap rakyat Papua, tentunya mendapat perlawanan dari rakyat Papua. Mereka –rakyat Papua yang berani melawan –bergabung dalam organisasi-organisasi yang masing-masing memiliki cara kerjanya sendiri berdasarkan pemikiran dan ideologinya. Selain itu, perlawanan tersebut tidak hanya dilakukan oleh rakyat Papua saja, tetapi juga oleh sebagian rakyat Indonesia dan rakyat negara-negara lainnya dengan ikut bersolidaritas dan menyuarakan perlawanan. Mereka –rakyat Indonesia dan negara lainnya–yang bersolidaritas adalah yang mengetahui dan sadar terhadap kolonialisme yang dilakukan Indonesia atas West Papua. Sehingga dari kuantitas solidaritas dan perlawanan tersebut, serta dari kondisi objektif materialnya, mendorongnya menjadi kualitas yang manifes dalam gerakan-gerakan yang memiliki metode masing-masing dalam mencapai tujuannya (menuntut hak demokratis bagi bangsa West Papua). Dalam aksinya, mereka yang tergabung dalam gerakan tersebut melakukan kampanye melalui media dan aksi-langsung (demonstrasi). Namun, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia beserta militer memberikan respon terhadap mereka dengan serangkaian tindakan intimidasi hingga represif. Bahkan pemerintah, melalui aparatur-hukum melakukan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh aktivis gerakan tersebut. Serangkaian penangkapan terhadap aktivis Papua dan Pro-Demokrasi banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia[23][24][25]. Bahkan pemerintah melalui medianya, memanipulasi gerakan-gerakan tersebut menjadi konflik horizontal di Papua yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, di wilayah lainnya di Indonesia, media memberitakan dan menstigmatisasi orang Papua sebagai gerombolan penjahat, pemabuk, preman yang bisa diperlakukan seperti binatang. Negara, dalam hal ini aparat-militer, juga membina organisasi-oraganisasi massa (ormas) reaksioner[26] yang dapat dijadikan senjata untuk merespon gerakan-gerakan perlawanan dari aktivis Papua dan Pro-Demokrasi[27][28]. Hingga hari ini, tindakan pemerintah dan aparaturnya terus melanggar hukum dalam merespon aksi-aksi aktivis Papua dan Pro-Demokrasi.


Referendum Papua dan Demokrasi Indonesia

Hari ini, Indonesia sedang berada pada periode reaksioner, sehingga mencuatlah slogan lama yakni “NKRI Harga Mati”, slogan yang dalam sejarahnya merupakan alat untuk melegalkan penjajahan dan operasi militer Indonesia atas Timor Timur. Slogan yang, juga digunakan sebagai legitimasi terhadap tindakan intimidasi hingga represif kepada siapa saja yang mempertanyakan ideologi dan bentuk negara Indonesia. Tidak hanya itu, media para borjuis pun tentunya konsisten untuk menyajikan informasi yang tidak mendidik dan dapat menyeret siapa saja untuk masuk ke dalam gerbong reaksioner. Dampaknya, jika kita membahas tentang hak demokratis untuk menentukan nasib sendiri (misalnya melalui mekanisme referendum) bagi Papua, maka elemen reaksioner –bahkan yang terkecil pun–akan langsung menolaknya. Memang, di dalam hukum negara Indonesia, tidak mengenal mekanisme referendum atau sejenisnya. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak ada jalan bagi rakyat Papua untuk mendapatkan hak demokratisnya.

Dari sini, referendum Papua adalah salah satu upaya untuk mendemokratiskan Indonesia. Ia menjadi salah satu tujuan dalam “revolusi demokratik” yang dengannya secara organik, terarah pada “revolusi sosialis”.


Demokrasi ala borjuis[29], seperti yang diterapkan saat ini, hanya akan melahirkan kontradiksi-kontradiksi lainnya. Sebagaimana kita lihat bersama, respon negara terhadap protes yang dilakukan oleh rakyat, justru ditanggapi secara brutal oleh aparat TNI-POLRI. Lebih lanjut, berbagai kebijakan, aturan/hukum, hingga Rancangan Undang-Undang (RUU), sebagian besar tidak berpihak pada rakyat atau bahkan anti-rakyat. Hal tersebut terjadi karena rakyat tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam perumusan, penentuan dan penetapan aturan/hukum. Sehingga, jalan untuk referendum Papua merupakan jalan yang segaris dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, dan meskipun nantinya rakyat Papua mendapatkan hak demokratis untuk menentukan nasibnya sendiri, hasilnya pun bisa saja Papua bukan menjadi negara merdeka dan terpisah dari Indonesia, melainkan tetap menjadi wilayah dan bagian dari negara Indonesia. Itu semua tergantung kondisi ekonomi-politik di dalam dan di luar Indonesia.***


Pembebasan rakyat Papua dari penindasan dan penjajahan, tidak bisa dilakukan sendiri oleh rakyat Indonesia atau hanya oleh rakyat West Papua. Sehingga, solidaritas mendukung perjuangan bangsa West Papua merupakan salah satu cara untuk mendorong perlawanan dari kuantitas menjadi kualitas. Di samping itu, pemberian informasi dan edukasi yang objektif memihak rakyat, menjadi tugas utama setiap elemen sosial yang sadar kepada elemen sosial lainnya. Karena langkah pertama dalam perjuangan bersama adalah menyampaikan informasi yang objektif, pro-rakyat dan selanjutnya adalah bergabung dalam aksi-aksi perjuangan bersama melawan penindasan dan penjajahan di alam raya!


“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

~ Pembukaan UUD 1945 RI (Alinea/Paragraf 1)



Catatan-catatan:
  1. “Ribuan orang telah melakukan protes di wilayah paling timur Indonesia selama dua minggu terakhir, membakar gedung-gedung pemerintahan dan bentrok dengan polisi, […] Ini bukan pertama kalinya orang Papua turun ke jalan untuk menuntut kemerdekaan, […]”. Lih.: Shelton, Tracey dan Tasha Wibawa. 2019. Why West Papua’s latest protest are different from the one before. ABC NEWS. https://www.abc.net.au/news/2019-09-04/west-papua-latest-protest-over-referendum-for-independence/11471016 (Diakses pada November 2019).
  2. Mengenai tindakan rasis terhadap orang Papua yang kemudian mengkonstruksi stereotipe terhadap orang Papua, lih.: Munro, Jenny. 2019. Let’s talk more about racism in Indonesia. The Conversation. https://theconversation.com/lets-talk-more-about-racism-in-indonesia-123019 (Diakses pada November 2019).
  3. Diantara para tokoh pendiri bangsa Indonesia terjadi silang pendapat. Berdasarkan sejarah, yang pertama kali bersuara setuju untuk memasukan West Papua ke wilayah Indonesia adalah Kahar Muzakkar, wakil dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya Muhammad Yamin, seorang ahli sejarah dan pakar hukum memberikan pendapat yang diperkuat dengan penjelasannya bahwa di masa lalu, Papua merupakan vassal (daerah penaklukan) kerajaan Tidore di Maluku. Selain itu, posisi Papua merupakan pintu gerbang kawasan Pasifik. Hal itu berarti memperkuat dan menyempurnakan posisi Indonesia jika Papua menjadi bagian dari Indonesia. Pendapat Yamin tersebut nampaknya tidak jauh berbeda dengan pendapat Soekarno. Hanya M. Hatta saja yang tidak sepakat memasukan Papua sebagai wilayah Indonesia dengan beberapa alasan: bahwa bangsa Papua (Melanesia) berbeda dari bangsa Indonesia di wilayah lain secara umum, bahwa akan lebih bijak dan menguntungkan jika tanah Papua di tukar dengan Borneo dan, jika tetap ingin Papua dimasukkan ke wilayah Indonesia, biarlah bangsa Papua sendiri yang memutuskannya secara sukarela. Untuk sejarah lengkapnya, lih.: Saafroedin Bahar, dkk. (1992). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
  4. Manifestasi Komite Nasional. PDF: http://www.west-papua.nl/Publiciteit/Manifest_NationaalComite_19101961.pdf (Diakses pada Oktober 2019).
  5. Meteray, Bernarda dan Ode Jamal. 2019. PERTUMBUHAN KESADARAN NASIONALISME INDONESIA DI ANTARA ORANG PAPUA DI JAYAPURA 1945-1949. Jayapura: Universitas Cenderawasih 5(132-141). Lih.: http://www.lppm.uncen.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/15.-Bernarda-dan-Ode-FKIP-OK.pdf (Diakses pada November 2019).
  6. Mengenai I.S. Kijne dan aktivitasnya di Papua Barat, lih.: DOMINE IZAAK SAMUEL KIJNE – HIDUP DAN KARYANYA BAGI BANGSA DAN TANAH PAPUA. http://biografikijne.blogspot.com/2016/01/domine-izaal-samuel-kijne-hidup-dan.html (Diakses pada November 2019).
  7. Aritonang J. dan Karel Steenbring (Ed). 2008. “Christianity in Papua”. A Histori of Christianity in Indonesia. Leiden; Boston: Brill. Lih.: https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1163/j.ctv4cbgb1.13.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_expensive%2Fcontrol&refreqid=search%3Aaa67ef53dc7bf314fec8a8cf3bbae6e8 (Diakses pada Oktober 2019).
  8. Nz, Yayang. 2018. Arsip Nasional RI. Pidato bung Karno tentang pembebasan Irian Barat – Papua. Lih.: https://www.youtube.com/watch?v=c2pE3MZ6dLU (Diakses pada November 2019).
  9. New York Agreement. PDF: http://files.alienasi.com/c0k/New%20York%20Agreement-volume-437-I-6311-English.pdf (Diakses pada November 2019).
  10. News, Yabingga. 2016. Isi Perjanjian Roma 30 September 1962 cacat HUKUM dan MORAL. Lih.: https://yabinggatogodli.wordpress.com/2016/05/15/isi-perjanjian-roma-30-september-1962/ (Diakses pada November 2019).
  11. Freeport Sulphur bankrut ketika terjadi Revolusi Kuba pada 1959 yang mana rezim diktator Batista berhasil dihancurkan di bawah pimpinan Fidel Castro. Lih.: Indonesia, Membunuh. 2015. Freeport dan Penanaman Modal Asing yang Membunuh Indonesia. https://membunuhindonesia.net/2015/09/freeport-dan-penanaman-modal-asing-yang-membunuh-indonesia/ (Diakses pada November 2019).
  12. Serangkaian peristiwa dari Maret 1960 sampai Desember 1969, lih.: Belau, Arnold. 2017. Kronologi Papua 1960-1969: Ketika Hak-hak Politik Bangsa Papua Diberangus. https://suarapapua.com/2017/09/09/kronologi-papua-1960-1969-ketika-hak-hak-politik-bangsa-papua-diberangus/ (Diakses pada Oktober 2019).
  13. Ibid.
  14. Ibid.
  15. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, dari 34 provinsi, Papua merupakan provinsi dengan angka kemiskinan di atas angka nasional dan paling tinggi, yakni 27,53%. Lih.: BPS. 2019. Provinsi Mana yang Memiliki Angka Kemiskinan Terbesar?. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/16/provinsi-mana-yang-memiliki-angka-kemiskinan-terbesar (Diakses pada November 2019).
  16. Douw, Amatus. 2016. “The World’s Richest Islands of West Papua: Under International System in the 21st Century”. Jakarta: Halaman Moeka.
  17. Sprague, Ted. 2012. Apa Itu Imperialisme dan Bagaimana Melawannya?. Perhimpunan Sosialis Revolusioner. Lih.: https://revolusioner.org/teori/sosialisme/8370-apa-itu-imperialisme-dan-bagaimana-melawannya.html (Diakses pada Novermber 2019).
  18. 13, Socio. 2009. Le colonialisme est un systemè par Sarte. Lih.: https://socio13.wordpress.com/2009/03/31/le-colonialisme-est-un-systeme-par-sartre/ (Diakses pada September 2019).
  19. Ronald J. Horvath. 1972. A Definition of Colonialism. Current Antropology 13, 1(45-57) Lih.: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/201248 (Diakses pada Oktober 2019).
  20. Essays, UK. 2018. Distinguish Between Colonialism And Neocolonialism Cultural Studies. Lih.: https://www.ukessays.com/essays/cultural-studies/distinguish-between-colonialism-and-neocolonialism-cultural-studies-essay.php (Diakses pada Oktober 2019).
  21. detikNews. 2013. Pengadilan Australia: TNI Perkosa dan Bunuh Anak-anak Papua Barat 1998. Lih.: https://news.detik.com/internasional/d-2444013/pengadilan-australia-tni-perkosa-dan-bunuh-anak-anak-papua-barat-1998 (Diakses pada Desember 2019).
  22. Tashandra, Nabilla dan Sabrina Asril (Ed). 2016. Negara Seolah Lupa Sejarah Perempuan Papua Diperkosa, Dibunuh, hingga Ditelantarkan Tentara. Kompas.com. Lih.: https://nasional.kompas.com/read/2016/03/06/18182911/Negara.Seolah.Lupa.Sejarah.Perempuan.Papua.Diperkosa.Dibunuh.hingga.Ditelantarkan.Tentara?page=all (Diakses pada Oktober 2019).
  23. Veronica Koman, advokat dan aktivis Pro-Demokrasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh negara Indonesia melalui aparatur-hukum karena aktivitasnya menyebarkan informasi terkait rakyat Papua secara objektif. Ia tuduh sebagai provokator dan penyebar hoaks, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Akibat hal tersebut, ia harus tinggal di luar Indonesia untuk mendapatkan keamanan dan hak sipilnya. Lih.: Indonesia, CNN. 2019. Kronologi Kasus Veronika Koman Hingga Masuk Daftar Buron. Jakarta. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron (Diakses pada Oktober 2019).
  24. Lih.: Abdi, Alfian Putra. 2019. Polisi Tetapkan 8 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora. Tirto.id. https://tirto.id/polisi-tetapkan-8-tersangka-pengibaran-bendera-bintang-kejora-ehmr (Diakses pada September 2019).
  25. Dandhy D. Laksono, jurnalis dan aktivis tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena aktivitasnya membagikan konten di media sosial berkaitan dengan Papua. Pada beberapa kontennya, ia menuliskan informasi tentang Papua barat secara objektif. Lih.: Prasongko, Dias dan Amirullah (Ed). 2019. Dandy Laksono Berstatus Tersangka. Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1252914/dandhy-laksono-berstatus-tersangka/full&view=ok (Diakses pada Oktober 2019).
  26. Lih.: Matanasi, Petrik. 2019. Hikayat Pemuda Pancasila: Dari Nasution ke Yapto. Tirto.id. https://tirto.id/hikayat-pemuda-pancasila-dari-nasution-ke-yapto-deBc (Diakses pada Oktober 2019).
  27. Lih.: Bernie, Muhammad. 2019. Kesaksian Penghuni Asrama Papua di Surabaya Soal Perlakuan Aparat. Tirto.id. https://tirto.id/kesaksian-penghuni-asrama-papua-di-surabaya-soal-perlakuan-aparat-dmQS (DIakses pada September 2019).
  28. Lih.: Yeimo, Hengky. 2019. Demo menolak New York Agreement di Malang berujung ricuh. Jayapura: Jubi. https://www.jubi.co.id/demo-menolak-new-york-agreement-di-malang-berujung-ricuh/ (Diakses pada September 2019).
  29. Lih.: Lenin, V.I. 1918. “Demokrasi Borjuis dan Demokrasi Proletariat”. Revolusi Proletariat dan Kautsky si Penghianat. https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1918/KautskyPengkhianat/Bab4.htm (Diakses pada Desember 2019).


Posting Komentar

1 Komentar